Putusan MK Terkait 7 Perkara Gugatan Revisi UU KPK

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Pihsk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan terhadap tujuh perkara gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak terkait revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang meliputi gugatan uji formil dan uji materiil.

Adapun bentuk Permohonan judicial review pada uji formil merupakan permohonan agar hakim MK meninjau prosedur pembentukan sebuah undang-undang supaya tidak dilakukan dengan kehendak bebas para pembentuknya.

Sedangkan, judicial review pada uji materiil merupakan permohonan agar MK meninjau sah atau tidaknya perundang-undangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.

Tujuh perkara yang dibacakan putusan pada Selasa (4/5), hakim MK hanya mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terkait penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas (Dewas). Ketentuan itu diatur dalam Pasal 12 B, Pasal 37B Ayat 1 Huruf b, dan Pasal 47 Ayat 2 UU KPK Nomor 19/2019.

Ketentuan itu,Hakim berpendapat, bertentangan dengan UUD 1945 dan mengubah ketentuan dalam tiga pasal itu, sehingga penyadapan hanya perlu dilaporkan ke Dewas KPK paling lambat 14 hari setelah dilakukan.

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan ke pimpinan KPK dan diberitahukan ke Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak penyadapan,” kata hakim.

Kecuali terhadap uji materi pada tiga pasal itu, hakim MK sisanya,menolak semua permohonan uji formail dan materil terhadap Revisi UU KPK.

Pertama, MK menolak perkara nomor 79/PUU-XVII/2019. Permohonan uji materiil itu antara lain dilayangkan tiga mantan komisioner KPK Jilid IV, masing-masing Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang dan 11 pemohon lain.

“Menolak permohonan provisi para pemohon dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Hakim Ketua MK Anwar Usman kepada wartawan.

Kedua, hakim menolak permohonan uji formil dalam perkara 70/PUU-XVII/2019, namun mengabulkan sebagian pada uji materiil terhadap tiga pasal di UU KPK. Perkara ini diajukan Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali.

Ketiga, permohonan uji formil dengan perkara nomor 71/PUU-XVII/2019, dan diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam perkara ini, hakim MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Selain itu, MK menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Keempat, MK menolak gugatan uji materiil dengan perkara nomor 77/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, Richardo Purba, Leonardo Satrio Wicaksono, dan Jultri Fernando Lumbantobing.

“Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK tidak dapat diterima,” demikian bunyi amar putusan hakim.

Kelima, hakim juga menolak permohonan uji formil dengan nomor perkara 73/PUU-XVII/2019. Pemohon perkara ini adalah dua mahasiswa atas nama Ricki Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung. Dalam amar putusannya, hakim menilai permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Keenam, hakim menolak permohonan uji formil dan materiil yang diajukan 22 advokat dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Pemohon IV dan Pemohon VII untuk seluruhnya.

Terakhir, MK menolak gugatan uji formil dan materiil dengan nomor perkara 62/PUU-XVII/2019 yang diajukan pemohon tunggal atas nama Gregorius Yonathan Deowikaputra. Dalam perkara ini, hakim menolak keseluruhan permohonan baik materiil dan formil.

“Dalam pokok permohonan pengujian formil menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; dalam pengujian materiil, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”.

Sementara itu,Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun gugatan formil sebagaimana putusan sebelumnya hakim konstitusi menolak secara keseluruhan.

“Amar putusan, mengadili; dalam pengujian formil, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.Dalam pengujian materiil; mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5) kemarin.

Gugatan dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo dan, Mahrus Ali.

Para pemohon mengajukan gugatan formil dan gugatan materiil terhadap sejumlah pasal dalam UU KPK di antaranya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1).

Dalam putusan mengabulkan sebagian permohonan materiil, hakim menyatakan Pasal 1 angka 3 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” tutur Anwar.

Dalam UU KPK yang baru, pasal itu memuat ketentuan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif melaksanakan tugas sesuai undang-undang.

Selanjutnya, hakim juga berpendapat Pasal 12 B, Pasal 37B Ayat 1 Huruf b, dan Pasal 47 Ayat 2 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Pasal 12B memuat ketentuan penyadapan harus dilakukan setelah izin tertulis Dewas KPK dan Pasal 37B Ayat 1 Huruf b soal tugas Dewas terkait izin penyadapan, penggeledahan serta penyitaan.

MK memutuskan bahwa frasa ‘dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas’ dalam Pasal 12C bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Dimana Pasal 12C UU KPK menyatakan bahwa penyadapan harus dipertanggungjawabkan ke Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.

Tapi putusan MK mengubah ketentuan tersebut menjadi, “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan ke pimpinan KPK dan diberitahukan ke Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak penyadapan,” jelas Anwar.

Pasal 40 Ayat 1 mengatur ihwal penghentian penyidikan dan penuntutan perkara, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum.

“Sehingga menjadi, ‘KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP),” terang Anwar mengoreksi bunyi Pasal 40 Ayat 1. (R.BAMBANG.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60