Ratusan Massa Parigi Moutong Blokade Jalan Sulteng-Gorontalo Rugikan Masyarakat

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Ratusan masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Tolak Tambang (KTT) dan Aliansi Rakyat Tani Peduli Lingkungan (ARTPL) memblokade jalan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.

Semua itu diakibatkan dari kegiatan pertambangan bermula, luas konsesi 15.725 hektar. Dalam izin ini (pertambangan) juga menyerobot pemukiman masyarakat, hutan adat milik leluhur, persawahan, kebun dan juga sumber mata air berupa sungai masing – masing di Tiga Kecematan tersebut.

hal yang lebih parah lagi adalah dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) tidak melibatkan partisipasi masyakrakat secara menyeluruh. Dan diduga hanya beberapa pejabat ditingkat kecamatan dan masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui mengenai pertambangan diikutsertakan dalam pembahasan Amdal.

Padahal masyakarat adalah pemilik sah tanah yang akan di olah dan sudah seharusnya keputusan tentang ada atau tidaknya tambang ini menjadi hak mereka.

Untuk itu, masyarakat menuntut hak atas tanahnya, hak atas ruang hidupnya, hak atas hutannya, hak atas sumber airnya, hak atas lingkungan yang bersih yang semua ini akan diwariskan kepada anak dan cucu nanti.

Adapun kronologi kejadian blokade berlangsung sejak 12.00 Wita Sabtu (12/2).

Para demonstran menolak tambang menutup jalan dari dua arah hingga tengah malam.

Karena tak kunjung dibuka, Didik menjelaskan kondisi saat itu mulai memanas sebab masyarakat yang terdampak kemacetan mulai marah. Pasalnya, mobil ambulans pun tidak boleh lewat saat itu.

Mereka tetap menutup, kalau biarkan maka akan menjadi keributan di situ. Karena masyarakat yang mau melintas ini sudah marah juga, para sopir. Karena nggak peduli ada ambulans, ada apa, tidak boleh lewat.

Didik mengatakan jika kepolisian akhirnya mengambil langkah untuk membubarkan secara paksa massa demonstran agar akses jalan kembali membuka blokade jalan. Namun, saat dibubarkan, massa malah melawan.

“Dari pada terjadi konflik, makanya kepolisian mengambil tindakan untuk membuka blokade. Setelah dibubarkan memang terjadi perlawanan. Terakhir diketahui ada 1 korban,
“ujarnya.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol. Didik Supranoto mengatakan Propam Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong telah memeriksa mereka dan mengamankan 15 pucuk senpi genggam jenis HS.

Sekarang ini Tim Labfor telah ke TKP. Kemudian Propam telah memeriksa 17 orang dan 15 senpi laras pendek telah diamankan,” ujar Kabidhumas Polda Sulteng, Senin (14/2/2022) kemarin.

Didik menjelaskan pemeriksaan uji balistik dilakukan oleh Labfor Polda Sulsel. Labfor akan mencocokkan proyektil yang membuat Erfaldi menghembuskan napas terakhir.

Terkait sanksi bagi personel yang bersalah, tergantung pemeriksaan Propam. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika terbukti melakukan penembakan yang menyebabkan warga meninggal dunia.

Sementara itu,Kepala Divisi Humas Polri (Kadiv) Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa tidak boleh seorang anggota polisi membawa senjata api berpeluru tajam ketika melangsungkan pengamanan unjuk rasa (unras). Penegasan itu, berkaitan dengan kasus seorang yang tewas tertembak dalam aksi penolakan tambang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (12/2) lalu.

Kepala Divisi Humas Polri (Kadiv) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan,” Tidak boleh Polisi bawa senjata api (Senpi) peluru tajam saat unjuk rasa itu SOP nya,” kata Dedi kepada wartawan, Senin (14/2) kemarin di Jakarta.

Menurutnya, meski dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada untuk mengamankan aksi unjuk rasa telah terbagi ke beberapa tahapan zona tingkat keamanan. Namun tembakan senjata api tetap tidak diperbolehkan.

Namun demikian, Dedi tidak tahu bagaimana situasi zona ketika kejadian aksi unjuk rasa tersebut. Namun dari laporan yang ada, pihak demonstran dikabarkan telah melakukan upaya perlawanan kepada petugas.

“Itu kapolda yang diketahui, karena sudah ada tindakan perlawanan, pelemparan pelemparan,” ujarnya.

Adapun untuk saat ini, Mabes Polri telah mengirim satu Tim Divisi Propam dan Humas Polri untuk membantu mengawasi jalannya pengusutan kasus yang ditangani Polda Sulteng.

“Hari ini perintahkan satu tim dari Div Propam di backup Humas Polri untuk berangkat ke Sulteng dan Parigi Moutong,” kata Dedi.

Dedi menyampaikan bahwa tujuan mengirimkan tim tersebut, sebagai perbantuan dalam upaya membantu tim yang dibentuk Polda Sulteng untuk mengusut kasus ini secara tuntas.

(R.Bambang.SS)

Related posts