Rencana Ekspor Pertambangan Pasir Ilegal Di Kepri Mulai Aktif,CIC Minta Kapolri Tertibkan

  • Whatsapp
banner 468x60

KEPRI-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat CIC menilai,para big bos penambang pasir ilegal akan mulai beroperasi kembali atas kebijakan pejabat daerah,diantaranya pemkab Karimun telah memberikan sinyal bagi para pengusaha tambang pasir ilegal di Kabupaten Karimun,termasuk Batam.


Sehingga para pengusaha tambang pasir bekerja dengan cara cut and fill atau memotong bukit dan meratakannya. Kegiatan penambang tanah ternyata hanya untuk mengambil pasir yang terkandung di dalam tanah. Mereka mencuci dan menyaring tanah tersebut hingga menjadi pasir.

Padahal belum lama ini,menurut Cecep Koordinator DPP CIC mengatakan,”Aktivitas penambangan pasir ilegal pernah digerebek oleh pihak Satreskrim Polresta Barelang. Tujuh orang pelakunya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pemilik lahan tambang ilegal tersebut,”ujar Cecep Minggu (30/10/2021) kepada wartawan di Balai Karimun.

Adanya aktivitas penambangan pasir ilegal ini Cecep menegaskan, Hal ini sangat meresahkan masyarakat. Selain merusak lingkungan, penambangan pasir ilegal tersebut juga mengancam keselamatan warga, karena lokasi penambangan rawan terjadi longsor.

Cecep mengungkapkan,”Kegiatan tambang pasir ilegal di Karimun dan Kota Batam, semakin marak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Salah satunya ada di kawasan Nongsa. Warga akhirnya melaporkan penambangan pasir ilegal tersebut ke polisi, karena kawatir menjadi korban longsor,”ungkap Koordinator DPP CIC.

Selama bertahun-tahun, pasir laut di Indonesia dikeruk dan diekspor secara ilegal. Diperkirakan, kerugian negara akibat aksi ini mencapai Rp 2,47 triliun per tahun. Untuk itu CIC meminta pemerintah membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut (TP4L).

CIC berharap pemerintah harus melakukan sistem pengawasan automatic vehicle locater. Alat ini secara otomatis akan mengawasi lalu lintas pengangkutan pasir laut.

Koordinator DPP CIC Cecep menambahkan,”pengeruk pasir laut di perairan Batam dan Tanjung Balai Karimun. Kapal-kapal tersebut karena tidak memiliki dokumen pemberitahuan ekspor pasir laut dan surat izin berlayar,”pungkas Cecep.

Bahkan, dari hasil klarifikasi CIC, ditemukan bentuk pelanggaran lain. Antara lain penggunaan sejumlah tenaga kerja asing yang memiliki paspor kadaluarsa dan tidak dapat menunjukkan dokumen security clearence. Namun, kapal pembawa pasir ilegal untuk diekspor itu kini dilepaskan alasan yang tidak jelas.

Diharapkan kepada Kapolri dan jajarannya segera menertibkan penambangan pasir ilegal di Karimun dan Batam,sebelum hal itu terjadi. (Burhanuddin)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60