Siapa Mafia Tanah di Roxy

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

SENDIKAT Mafia Tanah bukan rahasia umum lagi,bahkan dalam kelompok mafia tanah ini,banyak melibatkan oknum pejabat dari RT hingga oknum pejabat BPN dan Oknum Penegak hukum,sehingga masyarakat menjadi korban modus operandi mafia tanah.

Seperti kasus sebidang lahan tanah seluas 29 hektare terhampar di seberang Roxy Mall, Jakarta Pusat.

Sebagian lahan itu terlihat telah dipadati warga hingga membentuk pemukiman.

Sementara beberapa bidang terlihat kosong dan tidak terurus, membuat ilalang leluasa menaburi lahan yang membentuk hamparan rumput.

Lahan yang membentang dari pangkal Jalan Makmur sampai jalan Duri Selatan, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat itu dikelilingi pagar beton dengan cap tulisan “Tanah Milik PT Duta Pertiwi Tbk SHGB No 2232”.

Sejak 30 tahun lalu, lahan tanah milik almarhum Moh Noerdin bin Kaimin itu dirampas oleh PT Duta Pertiwi Tbk, anak usaha perusahaan raksasa Sinarmas.

Ironisnya, perampasan tanah dilakukan Duta Pertiwi dengan membeli lahan kepada para penghuni yang berstatus sebagai penyewa.

Kasus ini bermula ketika lahan itu ditinggalkan pemiliknya, Noerdin, yang meninggal pada 1954 silam.

Kronologis kasus lahan tersebut sejak almarhum Noerdin meninggal di usia 27 tahun dengan meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak yang masih berusia 4 tahun dan beberapa bulan.

Sementara untuk harta, Noerdin meninggalkan warisan tanah seluas 29 hektare. Namun, saat itu keluarga tidak memberikan warisan tanah itu kepada sang istri, melainkan diserahkan kepada paman Noerdin yang bernama Salim.

Salim sendiri menguasai lahan itu hingga 1980, tahun di mana ia meninggal dunia dan mewariskan harta lahan itu kepada anak-anaknya hingga cucu-cucunya. Sejak saat itu, Noerdin dan keturunannya harus menanggung perampasan hak dari keluarganya sendiri.

Sementara,Kuasa hukum keluarga Noerdin, Wellyantina Waloni.SH,mengatakan para anggota keluarga keturunan Salim tak pernah menyerahkan lahan itu kepada ahli waris yang sah. Ia menuturkan, saat dikuasai Salim, sebagian lahan 29 hektare itu ia sewakan kepada sejumlah penggarap atau penyewa yang ingin menempati lahan tersebut. Bisnis ini ia lakukan dalam kurun waktu 1954 hingga 1980. Sayangnya, Salim tak begitu serius mengurus lahan milik keponakannya itu sampai akhirnya tanah-tanah yang disewa diakuisisi oleh para penggarap.

“Karena tanah ini enggak bisa beralih tanpa jual beli atau waris, tanah ini hanya disewa-sewain sama penduduk,” kata Welly kepada wartawan.

Welly yakin bahwa 29 hektare lahan itu adalah milik keluarga Noerdin, meski 13 hektare kini dirampas oleh Duta Pertiwi. Ia memperkuat argumennya dengan memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan tanah berupa Verponding Indonesia atau pajak tanah dan rumah tertahun 1960. Isi dokumen ini menyatakan bahwa tanah seluas 29 hektare yang terletak di Desa Angke Duri, Kecamatan Pendjaringan, Batavia dimiliki oleh Moh Nurdin bin Kaimin.

Disisi lain,Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri Perintahkan Jajarannya tak Ragu Usut Mafia Tanah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang fokus untuk memberantas praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia.

“Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah,” tegas kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Jakarta, kepada awak media belum lama ini.

Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah. Sebagai aparat penegak hukum, Sigit menyebut, Polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki dari masyarakat.

“Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas,” ujar eks Kabareskrim Mabes tersebut.

Disamping itu, Sigit juga menegaskan, kepada jajarannya untuk menindak siapapun yang membekingi ataupun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah tersebut. Sigit menjelaskan, pemberangusan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. “Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” ucap Sigit.

Dalam persidangan di PN Jakarta Pusat sejak tahun 2018, perebutan tanah dari korporasi PT Duta Pertiwi Tbk terus dilakukan. Ahli waris bersama kuasa hukumnya menggugat agar ada uang ganti untung dari penguasaan lahan oleh PT Duta Pertiwi. Gugatan hingga kini terus berjalan hingga berlarut.

Seiring berjalannya waktu, keluarga dan ahli waris Noerdin menuntut hak tanah milik mereka. Kedua anakanya yang sudah beranjak dewasa meminta kepada si paman agar memberikan seluruh lahan yang dulu dititipkan. Namun sayang, permintaan itu tidak diindahkan, hingga akhirnya kedua anak Noerdin meninggal dunia. Kedua anak Noerdin yaitu Nurdjaini meninggal tahun 1995 dan Thohir meninggal tahun 2013. Sebelum meninggal, Thohir dengan istrinya cerai sehingga tidak ada lagi ahli warisnya.

Diharapkan ahli waris lahan tanah tersebut agar pihak Kepolisian dapat membantu kasus lahan di Roxy dan menyeret para mafia tansh dan oknum yang terlibat,agar dapat dintindak tegas sesuai prosudur hukum yang berlaku.(BURHANUDDIN/MULYADI)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60