Sinergitas Dengan Penegak Hukum Dalam Berantas Korupsi

  • Whatsapp

JAKARTA-KANALPK

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) menekankan pentingnya sinergitas antara CIC dengan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan korupsi,baik itu Polri,Kejagung dan KPK.

Wakil Ketua Umum CIC DJ Sembiring mengatakan,”Sekarang yang kami tekankan adalah sinergi antara penegak hukum, kalau dalam penanganan korupsi dan ada koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian, misalnya, kalau ada laporan masyarakat terkait korupsi, dari kita lihat dulu berapa korupsinya, siapa yang melakukan,
“tutur DJ Sembiring kepada awak media Rabu (8/12/2021) di Jakarta.

Dalam undang-
undang CIC menyatakan nilai kerugian negara di atas Rp1 miliar, dan yang melakukan korupsi adalah setingkat kepala desa maka akan dilimpahkan ke penegak hukum setempat.

DJ Sembiring menegaskan,”Kami akan lakukan supervisi, hambatannya seperti apa dan kami juga memfasilitasi ahli untuk menilai kerugian negara itu yang kami sinergikan dengan pihak penegak hukum,seperti Polri,Kejagung dan KPK ,”tutur Wakil Ketua Umum CIC.

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak diukur dari banyaknya orang dipenjara, diproses hukum dan dipidana. Dalam UU Korupsi, upaya pencegahan pemberantasan korupsi selalu didorong bersamaan dengan perbaikan sistem dengan pendidikan untuk melakukan membangun budaya integritas antara penyelenggara dan masyarakat.

Sementara itu,Ketua Umum CIC R.Bambang.SS memaparkan,” Dengan memperbaiki sistem tata kelola di pemerintah daerah gunanya untuk mencegah terjadinya peluang tindak pidana korupsi. Untuk itu, pencegahan menjadi faktor yang didahulukan baru kemudian penindakan dan sebagainya,upaya pemidanaan adalah upaya paling akhir dan satu sisi kami melihat kalau OTT begini terus tidak akan menyelesaikan persoalan, pasti ada yang salah kenapa sering OTT terhadap kepala daerah, di mana letak persoalannya, misalnya, mahalnya biaya pencalonan kepala daerah dan itu fakta,” tegas R.Bambang.SS.

CIC siap memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi kepada pihak penegak hukum, misalnya Polri, Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. CIC juga meminta komitmen seluruh kepala daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik,sehingga kecil ruang korupsi di daerah tersebut.

(BURHANUDDIN)

Related posts