Skandal Megaproyek Pembangkit Listri, KPK Segera Selidiki

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Saat ini listrik masih menjadi beban berat pemerintah yang harus selalu di carikan solusi. Selain masalah minimnya pasokan listrik untuk konsumsi rumah tangga di beberapa wilayah, masalah Listrik juga berkaitan erat dengan dunia industri,karena adanya “Oknum” yang melakukan tindak pidana Korupsi,dan sampai daat ini sebagian saja “Tikus” penggerogot uang negara yang baru tertangkap.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan sarana pendukung kegiatan masyarakat baik dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan maupun untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Kebutuhan masyarakat akan energi listrik semakin meningkat, seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi.

Minim serta mahalnya energi listrik berimbas langsung pada dunia industry karena bisa meningkatkan biaya produksi dan biasanya akan dibebankan pada harga yang harus ditanggung oleh konsumen itu sendiri.

Sedangkan minimnya pasokan energi listrik di suatu daerah menyebabkan pengusaha akan berpikir dua kali untuk mendirikan usaha diwilayah tersebut yang pada girlirannya akan berimbas pada tidak meratanya persebaran ekonomi.

Guna mengatasi persoalan listrik tersebut, pada masa pemerintah Jokowi bersama Yusuf Kalla meluncurkan megaproyek listrik 35.000 Megawatt sebagai salah satu proyek unggulan jangka panjang (sampai 2019) dalam program Nawacitanya.

Munculnya gagasan megaproyek 35.00 MW itu saat itu sebenarnya banyak mendapatkan kritik karena untuk lima tahun ke depan, energi listrik Indonesia sebenarnya hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 Mega Watt (MW), bukan 35.000 MW sehingga terjadi pasokan jauh melebihi permintaan, sebanyak 21.000 MW.

Dengan kelebihan kapasitas listrik 21.000 MW yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP), maka PT PLN tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA).

Dengan diluncurkannya megaproyek 35.000 MW dikhawatirkan akan membahayakan keberadaan PT PLN itu sendiri, karena bisa berujung pada kebangkrutan atau pembangkrutan PT PLN, akibat dari besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi PT PLN, sehingga bisa terjadi potensi gagal bayar pada akhirnya nanti.

Seiring dengan molornya penyelesaian megaproyek tersebut berbagai permasalahan mulai terkuak kepermukaan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara hingga ratusan miliar pada PT PLN.

Persoalan ini sebenarnya sudah lama mendapatkan sorotan dari Rizal Ramli yang saat itu menjadi salah satu Menterinya Jokowi. Rizal pernah mengingatkan proyek PLTU 35.000 MW bisa menjadi ajang korupsi berjamaah. Karena proyek ini dibiayai oleh utang luar negeri yang sangat besar yakni lebih dari 1.127 triliun rupiah.

Dimana Mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dinilai rentan tindak korupsi. Sejak Juli 2018 Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) mulai melakukan penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU Riau-1 (2×300 MW) yang melibatkan Eni Saragih (Mantan Anggota DPR), Idrus Marham (Mantan Menteri Sosial), Johanes B Kotjo (Mantan Konsultan dari Blackgold Natural Resources, salah satu sponsor dalam konsorsium), dan Sofyan Basir (Mantan Direktur Utama PLN).

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah menangani kasus tindak pidana korupsi yang telah memidanakan Dewie Yasin Limpo (Mantan Anggota DPR) yang terbukti menerima suap dari pengusaha untuk mengamankan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua di tahun 2016.

Resiko tersandung tindak pidana korupsi dalam relasi antar pebisnis juga besar karena 51 perusahaan sama sekali tidak memiliki kebijakan anti korupsi perusahaan (larangan suap, gratifikasi, uang pelicin, dan donasi politik).

7Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016, perusahaan dituntut untuk mematuhi hukum yang berlaku, termasuk UU Tipikor dan mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi.(R.BAMBANG.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60