SP3 Kasus BLBI Pro Dan Kontra ,Siapa “Otak Biang Kerok”

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Masalah SP3 kasus BLBI menjadi byah bibir dan pro dan kontra di publik,bahkan jadi kritikan di tubuh lembaga anti rasuah, yakni di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun di kalangan penegak hukum.

Dikeluarkannya SP3 kasus BLBI yang melibatkan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya.

Penerbitan SP3 oleh KPK ini sangat mengagetkan ditengah tengah upaya pemerintah yang konon sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masyarakat menilai masih lemahnya penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi di negeri ini.

Seperti diberitakan media, baik media cetak dan media elektronik,bahwasanya pihak KPK telah menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dimana Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim sebagai tersangkanya. SP3 dalam kasus ini diteken pada 31 Maret 2021 dan merupakan kali pertama yang dilakukan oleh KPK.

SP3 adalah singkatan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan disingkat SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penghentian penyidikan sendiri merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAPidana. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara imitative dalam pasal tersebut, yaitu:

Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Terkait dengan penerbitan SP3 oleh KPK terhadap kasus BLBI yang merugikan negara senilai Rp 4,58 triliun KPK mempunyai alasannya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti menyebut alasan penerbitan SP3 untuk Sjamsul dan Ijtih Nursalim adalah berdasarkan putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA).

Keputusan MA terhadap mantan Kepala Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung tanggal 9 Juli 2019 tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), seperti disampaikan Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta,belum lama ini kepada wartawan.

Dengan adanya keputusan MA tersebut maka unsur penyelenggara negara dalam perkara ini BLBI dinilai sudah tidak ada. Sjamsul dan Itjih merupakan pihak swasta.”KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi,” katanya.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengungkapkan,”Alex mengakui, KPK sempat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Syafruddin, namun ditolak MA. Menurutnya, KPK tidak mempunyai upaya hukum lain untuk menindaklanjuti perkara BLBI. Sehingga meminta pendapat dari ahli, sebagai upaya menindaklanjuti perkara BLBI.”Keterangan ahli hukum pidana yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK,” tegasnya.

Memunculkan Pro -Kontra, segera terbitnya SP3 atas kasus BLBI oleh KPK yang merugikan negara triliunan rupiah itu menimbulkan pro dan kontra.

Advokat senior Maqdir Ismail menilai langkah KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi BLBI yang membelit Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, merupakan langkah tepat adanya.

Meskipun ada yang mendukung, namun kebijakan KPK untuk mengeluarkan SP3 pada kasus BLBI tersebut banyak yang menentangnya. Aktivis anti korupsi dan pengajar hukum di Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyindir keluarnya SP3 KPK terhadap kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, istrinya.
Secara yuridis formal, Praperadilan memang dimungkinkan karena penghentian penyidikan menjadi salah satu objek gugatan berdasarkan ketentan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana). Melalui mekanisme ini, proses penyidikan bisa aktif lagi jika pengadilan membatalkan penetapan SP3 .

Dalam konteks kasus diatas, CIC sebagai lembaga pegiat antikorupsi termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk meminta pembatalan SP3.

Hal ini telah termaktub dalam Pasal 80 KUHAP dimana dinyatakan bahwa “Proses penegakan tindak pidana korupsi harus baik dan benar, secara prosedur, substansi, dan kewenangannya.”

Dengan adanya keputusan MK tersebut, maka Pihak Ketiga yang Berkepentingan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai subjek hukum yang memiliki hak gugat praperadilan.(R.Bambang.SS)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60