Syahrial Digeret KPK

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Akhirnya pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memboyong Syahrial Walikota Tanjungbalai Asahan hari ini Sabtu (24/04/2021).

Diboyongnya Walikota Tanjungbalai Asahan Syahrial,dimana pihak KPK telah menetapkan Syahrial sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan penyidik KPK dari jajaran Polri.

“Jam delapan pagi tersangka sampai di K4 (Gedung KPK),” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada kepada wartawan Sabtu (24/04/2021) di Jakarta.

Walikota Tanjungbalai Asahan Syahrial telah memberikan uang total Rp1,3 miliar kepada penyidik KPK, AKP.Stepanus Robin Pattuju untuk menghentikan perkara dugaan korupsi yang membelit Syahrial.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin angkat suara di tengah proses hukum dugaan suap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

“Bismillah, Al Fatihah,” kata Azis kepada wartawan, Jumat (23/4).

Sementara ICW menduga,bahwa penyidik KPK dalam kasus ini tidak bermain sendiri,
penyidik Stepanus Robin Pattuju tidak bertindak sendiri dalam melancarkan aksinya memperdagangkan perkara rasuah yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab pasalnya menurut LSM antikorupsi tersebut, proses untuk merealisasikan janji menghentikan penyelidikan merupakan kesepakatan kolektif bersama penyidik lain dan sudah mendapat persetujuan atasan di Kedeputian Penindakan KPK.

Stepanus Robin ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait penanganan perkara wali kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Ia diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial dengan janji akan menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi lelang jabatan yang diduga membelit politikus Golkar tersebut.

“ICW meyakini penyidik Robin tidak bertindak sendiri,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (23/4) kemarin.

Selain itu, Kurnia juga meminta KPK untuk mendalami keterlibatan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin yang diduga menjadi fasilitator pertemuan antara Syahrial dengan Stepanus Robin.

“KPK harus segera menerbitkan surat perintah penyelidikan atas sangkaan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur tentang pembantuan dalam perkara Tipikor,” tandas dia.

“Tidak menutup kemungkinan pelakunya bukan tunggal. Ini pun akan kita dalami terkait dengan peristiwa. Kalau kita ingin tahu apa perbuatan, tentu kita harus lihat kapan kejadian, di mana kejadian, siapa yang masuk dalam peristiwa itu,” ungkap Ketua KPK Firli.(RICARDO H SIMBOLON/BURHANUDDIN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60