Tangkap & Penjarakan Jaya Tersangka Korupsi Ratusan Miliar

  • Whatsapp
Jaya mantan Kanwil BPN DKI jadi tersangka
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Kasus korupsi pemalsuan serifikat tanah Cakung Barat Jakarta Timur yang melibatkan Jaya mantan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI yang kini sudah ditetapkan tersangka namun masih bebas berkeliaran.

Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintah jajaran Polri agar menuntaskan kasus mafia tanah.

Bagaimana dengan pihak Kejaksaan Agung RI,yang telah menetapkan Jaya Mantan Kanwil BPN DKI sebagai tersangka belum diproses sesuai hukum yang berlaku.

Jaya merupakan tersangka dugaan korupsi sebesar Rp 206,5 miliar, sementara lahan tersebut seluas 77.852 M2 kalau harga menurut NJOP tanah sekuas segitu busa mencapai Rp 700 miliar,
sedangkan kalau menurut harga pasaran bisa mencapsi Rp 1,4 triliun.

Sementara Jaya mantan Kanwil BPN DKI menerbitkan sertifikat berdasarkan transaksi jual beli sebesar Rp 220 miliar, sehingga adanya unsur dugaan korupsi yang dilakukan Jaya Mantan Kanwil BPN DKI.

Jaya, mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka. Jaya diduga melakukan korupsi dalam kasus pembatalan 38 sertifikat tanah di Kampung Baru, Cakung Barat, Jakarta Timur.

Sementara,pihak
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur juga menetapkan Abdul Halim (AH) sebagai tersangka. AH merupakan pemilik tanah seluas 7,7 hektare di Cakung Barat, Jakarta Timur. AH juga pelapor sengketa tanah ini di Polda Metro Jaya pada 10 Oktober 2018 silam.

“Setelah tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, tim menetapkan dua tersangka terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan dan penerbitan SHM Nomor 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur, yakni Abdul Halim dan Jaya,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta,
beberapa waktu lalu.

Pembatalan sertifikat itu dilakukan Jaya mantan Kanwil BPN DKI terhadap PT Salve Veritate (SV). Tersangka Jaya menerbitkan sertifikat baru atas nama Abdul Halim dengan luas 77.852 meter persegi.

Kalau dilihat,kerugian akibat perbuatan tersangka Jaya dan Abdul Halim mencapai Rp1,4 triliun. Jumlah itu dihitung berdasarkan luas objek tanah 77.852 meter persegi dengan nilai transaksi Rp220 miliar serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp700 miliar.

Jaya dan Abdul Halum,kedua tersangka melanggar kesatu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP atau kedua Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, kala itu Jaya menyetujui rekomendasi BPN Jakarta Timur pada 30 September 2019. Ia diduga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanpa menyertakan keterangan penyelesaian sengketa.

Para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat ‘kegaduhan’ dan memutarbalikkan fakta. “Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban.

Dalam kasus ini diharapkan Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin segera menangkap Jaya mantan Kamwil BPN DKI yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka yang kini bebas berkeliaran, hukum harus ditegakan dan siapapun oknum pejabat yang terlibat mafia tanah harus diberantas,”Hukum Jangan Tumpul Kebawah,Tajam Keatas”. (SHELLA/BURHANUDDIN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60