Utang dan KKN Jadi Satu di PLN

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA-KANALPK

Modus operandi KKN dan utang menjadi satu tempat di Perusahaan Listrik Negara (PLN).Bahkan tikus tikus yang menggerogot uang di PLN bukan lagi menjadi rahasia umum.

Presiden Joko Widodo telah menargetkan bawahannya untuk membangun proyek 35.000 Megawatt (MW) sejak tahun 2015. Sampai saat ini, baru 8.400 MW atau sekitar 20 persen pencapaian yang terpenuhi. Proyek tersebut telah menjadi beban untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menyebabkan utang PLN membengkak hingga Rp 500 triliun.

Sebagian besar proyek tersebut direalisasikan dalam bentuk energi kotor seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Energi kotor masih menjadi tumpuan proyek-proyek PLN, padahal ada target penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Selain mengancam nyawa manusia dan memperburuk krisis iklim, PLTU telah menjadi bancakan oleh banyak pihak. Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa di balik proyek pembangkit listrik, terdapat orang-orang dengan kekayaan luar biasa.

“PLTU saat ini perlu disoroti karena celah perburuan rente terbuka lebar. Program pembangkit listrik 35.000 MW yang mayoritas berjenis PLTU didukung dengan dana mencapai USD 72,3 miliar dan 75% pembangkit diserahkan kepada swasta,” kata peneliti ICW Egi Primayogha.

Sebanyak 20 proyek PLTU dari seluruh Indonesia telah ditelusuri oleh ICW. Sedikitnya 10 orang terkaya se-Indonesia berada di balik proyek pembangkit listrik tersebut. Ada 12 orang di balik pembangkit juga terafiliasi dengan perusahaan di negara surga pajak. Selain itu terdapat 3 pejabat publik aktif yang terafiliasi dengan proyek PLTU.

“Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Termasuk Mantan Menteri Agama Fachrul Razi yang berada di balik PLTU Sulbagut 1 & PLTU Sulut 3 sebagai pemegang saham dan pengurus di salah satu perusahaan Grup Toba,” ujar Egi.

Egi juga mengingatkan bahwa masifnya penggunaan PLTU tak lepas dari praktik-praktik korupsi. Sedikitnya dua kasus korupsi yang berkaitan dengan PLTU telah ditangani aparat penegak hukum.

Pusaran megakorupsi di PLN. yakni kasus PLTU Riau-1. Kasus itu melibatkan aktor eksekutif, legislatif, pengusaha, dan Direktur Utama PLN. Hampir semua telah mendapat vonis penjara kecuali mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang divonis bebas. Kedua, kasus korupsi PLTU Cirebon. Kasus itu melibatkan Bupati yang diduga bersekongkol dengan pengusaha untuk memuluskan proyek PLTU.

Ambisi untuk proyek 35.000 MW tersebut nyatanya telah menjadi beban untuk PT PLN. Pertengahan tahun lalu, Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Listrik dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama PT PLN (Persero).

Sementara Komisi VII DPR RI menyoroti dan menilai beban yang ditanggung oleh PLN karena terlalu besar. Di satu sisi harus menggenjot pemenuhan listrik secara merata dengan kondisi keuangan yang sehat, di sisi lain pemerintah menerapkan program subsidi tanpa didukung dengan anggaran yang cukup.

Namun disisi lain,megakorupsi PLN terus dipantau pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini.

Nilai proyek yang besar dan kondisi keuangan yang tidak sehat membuat PLN menjadi salah satu BUMN yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus suap yang menjerat petinggi PLN terdahulu menjadi warning bahwa sektor listrik kita masih rawan korupsi.

Pengamat Energi yang terkenal vokal tersebut memaparkan kalau pemerintah seharusnya menempatkan orang profesional dalam posisi strategis seperti komisaris. Ia menyatakan tidak aneh kalau PLN mengalami kerugian terus menerus.

“Kalau pemerintah tempatkan orang profesional itu aman tapi inikan orang isinya kepentingan dari Timses. Tidak heran kalau PLN rugi terus. Jokowi harus tanggung jawab, ini cuma Omdo aja. Ini bisa PLN bangkrut dan bisa diakuisisi China,” ujarnya.

Kondisi ini jelas memperparah ketidaksehatan keuangan PLN karena setiap kuartal PLN perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp 60 triliun hingga Rp70 triliun untuk keperluan operasi dan pembiayaan kewajiban finansial lainnya. Kebutuhan membiayai operasional ini tidak selaras atau lebih tinggi dari penjualan listrik PLN. Sebagai jalan terakhir, maka pilihan utang pun diambil.(BURHANUDIN/SHELLA)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60